Evaluasi kebijakan merupakan langkah penting dalam menilai efektivitas suatu kebijakan yang telah diterapkan. Namun, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat di kalangan para ahli dan praktisi.
Menurut Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, “Tantangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan di Indonesia terletak pada minimnya data yang akurat dan up to date serta kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses evaluasi kebijakan tersebut.”
Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Muhammad Firdaus, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menyatakan bahwa “Peluang dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan di Indonesia adalah adanya kesadaran yang semakin meningkat di kalangan pemerintah dan masyarakat akan pentingnya melakukan evaluasi kebijakan guna meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.”
Namun, tantangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan di Indonesia juga diakui oleh Dr. Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XI DPR RI. Beliau menekankan bahwa “Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis dalam melakukan evaluasi kebijakan menjadi hambatan utama yang perlu diatasi agar evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.”
Di sisi lain, Prof. Dr. Anis H. Bajrektarevic, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, menyoroti bahwa “Peluang dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan di Indonesia adalah adanya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pengumpulan data secara lebih mudah dan cepat, sehingga proses evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih efisien.”
Dalam menanggapi tantangan dan peluang tersebut, Dr. Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa “Kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan di Indonesia.”
Dengan demikian, penting bagi pihak terkait untuk terus berupaya mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan di Indonesia guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.